BOJONEGORO | www.liputan1.online-
Santer diberitakan oleh awak media
terkait dugaan pertambangan galian C ilegal di
Dusun Kaligempol Desa Siwalan
Kecamataan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur, namun hingga kini aktivitas di lokasi
tersebut tidak sedikitpun goyah terkesan kebal hikum ,Sabtu (27/07/2024)
Padahal Pemerintah saat ini sedang gencar berupaya dalam penegakan hukum, utamanya institusi Polri,khususnya Polres Bojonegoro,terkesan tutup mata dan anehnya kasus dugaan tambang galian C ilegal di wilayah Bononegoro hingga
kini masih tatap beroperasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal ini menjadi sorotan dan pertanyaan publik ada apa di balik itu semua ? tidak adanya Penanganan dari APH Padahal, bukan kali pertama tambang galian C di Desa Siwalan tersebut beroperasi, bahkan dalam beberapa tahun ini hampir setiap musim kemarau, hingga mendapat sebutan Bisnis Musiman.
Rohmat, S.P, Ketua LSM formapel ( forum masyarakat peduli lingkungan ) yang berkantor di Kedung Adem, mengatakan Sikap Diam aparat penegak hukum (APH) khususnya Polres Bojonegoro dalam menyikapi aktivitas dugaan tambang galian C ilegal di Desa Siwalan yang menjadi sorotan publik dan masyarakat sekitar, membuat aktifis peduli lingkungan hidup beserta awak media ini terus melanjutkan investigasinya hingga ada penanganan yang serius terhadap dugaan pertambangan galian C ilegal tersebut.
“Adanya aktifitas tambang galian C di Desa Siwalan, dampak kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh galian C atau tambang ilegal tak sebanding dengan manfaat yang didapat oleh masyarakat. Bahkan, bahaya bencana alam seperti longsor,debu berterbangan terus mengintai permukiman di sekitar tambang”,kata rohmat, S.P, kepada media
Menurutnya dampak-dampak tersebut bisa diminimalisir apabila kegiatan tambang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan,CV,PT yang mempunyai ijin resmi pertambangan legal.
“Perusahaan tambang legal telah diatur oleh peraturan pemerintah dari kementerian ESDM melakukan riset sebelum menentukan dan membuka lahan tambang, pengolahan limbah dan melakukan tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR)” Tuturnya.
“Selain mengancam ekosistem alam dan
infrastruktur jalan, negara juga dirugikan
akibat pertambangan galian C ilegal,” pungkasnya.
(red)
