<a href="https://www.liputan1.online/?
Mesuji —Bantuan pemerintah berupa Bangunan gedung dan mesin draiyer untuk pengeringan padi yang terletak di desa way puji kecamatan rawa jitu utara kabupaten Mesuji lampung di duga tidak sesuai spesifikasi, melenceng dari gambar teknis dan diduga ada potensi di korupsi
Kegiatan Pembangunan Gedung draiyer pengeringan padi tersebut di laksanakan oleh gapoktan puji makmur dengan cara swaklola.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dari pantauan tim media ini di lokasi pembangunan tersebut tidak ditemukan papan informasi pembangunan sehingga kuat dugaan pihak pelaksana pembangunan tidak transparan kepada masyarakat dan diduga ada yang disembunyikan.
Dari hasil investigasi dilokasi tim media juga menemukan terkait pengerjaan diduga tidak sesuai spesifikasi ataupun gambar teknis acuan pembangunan, tinggi pondasi bangunan pemerintah yang biasanya 70 Cm namun di buat 30 sampai 40 Cm
Sedangkan lantai yang seharusnya di cor menggunakan batu split ketebalan 10 Cm namun hanya di buat mesteran saja kurang lebih 3 Cm, dudukan draiyer sebagian hanya dipasang baut binabol saja bukan baut tanam.
Sementara itu warga sekitar bangunan yang enggan di sebutkan namanya mengatakan tidak tau kalau bangunan pengering padi di desanya tersebut adalah bantuan dari pemerintah untuk membantu para petani di desa tersebut
" Saya malah nggak tau pak bahwa bangunan pengering padi itu bantuan pemerintah karena saya nggak pernah melihat papan informasi kegiatan yang biasanya di pasang di setiap kegiatan pembangunan, saya kira bangunan tersebut milik pribadi karena di lokasi pemilik pabrik padi" Kata warga way puji
Sementara itu Ngatimin ketua gapoktan puji makmur saat ditemui mengatakan bahwa pihak nya sudah melakukan pekerjaan tersebut sesuai RAB dan gambar, meskipun saat ditanya gambar teknis bangunan Ngatimin mengaku gambar yang di pegangan sudah hilang dan mengenai papan informasi kegiatan, dia mengaku tidak memasang papan informasi.
"Bangunan tersebut bangunan pemerintah, pihak nya hanya mengerjakan bangunan gedung aja senilai Rp. 310 juta, memang kami nggak memasang papan informasi kegiatan karena di RAB nggak ada anggaran nya " Kata ngatimin saat ditemui di rumahnya Jum'at (26/4/2024)
Dari hasil investigasi media ini kiranya bisa dijadikan acuan informasi untuk pihak APH dalam hal ini polres mesuji dan kejaksaan negeri mesuji untuk melakukan pemeriksaan bangunan pemerintah yang di bangun asal asalan tersebut supaya tujuan pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat bisa sesuai peruntukannya.
(Tim)
